Syarat Menjadi Pelapor Korupsi Dan Cara Melaporkannya

Syarat Menjadi Pelapor Korupsi Dan Cara Melaporkannya

Tata cara pelaporan

 

Menurut PP 43 tahun 2018 masyarakat bisa memberikan informasi mengenai dugaan korupsi ke pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum. Pelaporan itu bisa tertulis ataupun lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Laporan mengenai dugaan korupsi harus memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta dari indikasi korupsi yang ditemukan. Selain itu, pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain serta dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Nantinya, pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan ke penegak hukum mengenai tindak lanjut laporannya. Selain itu, pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Selama ini, menurutnya, pelapor tak pernah diberi tahu haknya dan perkembangan dari kasus yang dilaporkan. Padahal, masyarakat dinilai Zaenur sangat antusias mengadukan kasus-kasus dugaan korupsi

“Setahu saya, selama ini cuma dua kali pelapor diberi penghargaan. Itupun oleh KPK, bukan Polri atau Kejaksaan. Artinya, aturan yang ada masalahnya lebih kepada pelaksanaan, di mana penegak hukum tak memberi posisi setimpal terhadap pelapor.”

Zaenur juga membandingkan dengan negara lain yang juga menerapkan aturan serupa, semisal Inggris dan Amerika Serikat. Kata dia, pemberian penghargaan berupa uang sudah lazim dilakukan di dua negara itu. Malah, diberikan perlindungan hukum dengan harapan masyarakat atau pelapor tak takut.

“Sebab melaporkan kasus tindak pidana korupsi mengandung risiko,” tukasnya.

Meski begitu, Zaenur meminta pemerintah untuk tetap mengutamakan peraturan yang dibutuhkan penegak hukum, seperti aturan khusus yang bisa merampas kekayaan pejabat negara yang meningkat signifikan tapi asal-usul keabsahannya tidak bisa dijelaskan, peraturan tentang pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi, dan perampasan aset-aset tindak pidana.

“Yang terjadi RUU Tipikor hingga kini saja belum dilakukan, alih-alih mengeluarkan aturan (baru) yang sudah ada,” tegasnya.